Halo sahabat selamat datang di website seputarhukum.xyz, pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar Nasib Tragis Hong Kong Butuh Respons AS Segera, kami sudah mempersiapkan artikel tersebut dengan informatif dan akurat, silahkan membaca

Amerika Serikat dan negara-negara lain harus datang dengan bermacam-macam pilihan untuk menggagalkan rencana Beijing, yang notabene ingin menghancurkan kemerdekaan Hong Kong.

Josh Rogin menulis di The Washington Post, peristiwa bersejarah dan tragis yang terjadi hari ini di Hong Kong pada dasarnya adalah serangan otoritas China terhadap otonomi kota dan kebebasan rakyatnya. Namun, pemerintah China juga membalas dukungan AS untuk Hong Kong dan mencoba mengintimidasi siapa pun yang bekerja dengan Washington untuk menolak tindakan keras tersebut. Itu sebabnya Amerika Serikat harus menanggapinya segera.

Pada Senin pagi (waktu Hong Kong), polisi menangkap mogul media pro-demokrasi Jimmy Lai, kedua putranya, dan beberapa eksekutif di bawah UU Keamanan Nasional yang baru disahkan oleh Beijing. Salah satu dakwaannya adalah "berkolusi dengan kekuatan asing," rujukan yang jelas pada interaksi Lai dengan pejabat AS atas nama gerakan demokrasi Hong Kong, termasuk Wakil Presiden Pence, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, Ketua DPR Nancy Pelosi (D-Calif. ), dan lain-lain. Lai adalah seorang pengusaha kelahiran Tiongkok yang membangun kerajaan media. Dia memimpin grup media Next Digital, yang memiliki Apple Daily, salah satu organisasi berita terbesar di Hong Kong dan Taiwan.

Baca Juga: UU Keamanan Nasional Ubah Hong Kong Lebih Cepat dari Prediksi

Polisi juga menggerebek kantor Next Digital di Hong Kong pada Senin, dan disiarkan langsung oleh perusahaan di Halaman Facebook-nya. Penggerebekan dan penangkapan terjadi hanya tiga hari setelah Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada kepala eksekutif Hong Kong Carrie Lam dan 10 pejabat lainnya karena "menerapkan kebijakan penindasan kebebasan dan proses demokrasi Beijing."

Pada hari yang sama, China mengumumkan sanksi terhadap 11 orang Amerika, termasuk Senator Marco Rubio (R-Fla.), Ted Cruz (R-Tex.) dan Chris Smith (R-N.J.). Kementerian luar negeri China mengatakan, mereka "berperilaku buruk dalam masalah terkait Hong Kong".

Dengan menyerang tokoh-tokoh Hong Kong yang telah bekerja dengan Amerika Serikat, Beijing, dan para pemimpin Hong Kong memperingatkan siapa pun yang akan mencari bantuan, Washington tidak dapat melindungi mereka. Itulah mengapa elemen pertama dari tanggapan AS harus ditujukan kepada mereka yang kejahatannya hanya berbicara dengan orang Amerika. Washington dalam hal ini harus membantu mereka melarikan diri sekarang, sebelum mereka dijebloskan ke penjara, mungkin selama sisa hidup mereka.

Dalam twit Senin, Rubio mengatakan dunia bebas harus menanggapi dengan cepat penangkapan baru dan "menyediakan perlindungan yang aman bagi warga Hong Kong yang berisiko." Rubio memimpin kelompok bipartisan senator AS pada Juni yang memperkenalkan Undang-Undang Safe Harbor Hong Kong. Aturan itu konon akan menghapus batasan jumlah warga Hong Kong yang dapat mengajukan status pengungsi, dan memudahkan mereka yang telah berpartisipasi dalam protes untuk mengajukan permohonan status pengungsi.

Administrasi memiliki kekuatan untuk memberikan keamanan kepada warga Hong Kong menggunakan otoritas eksekutif juga. Salah satu modelnya adalah Program Pembebasan Bersyarat Profesional Medis Kuba, yang dibuat oleh pemerintahan George W. Bush untuk memungkinkan dokter Kuba membelot ke Amerika Serikat begitu mereka berada di negara ketiga. Program ini dibuat berdasarkan undang-undang yang ada yang memungkinkan Departemen Keamanan Dalam Negeri mengizinkan orang asing untuk diterima di Amerika Serikat dalam kasus "alasan kemanusiaan yang mendesak atau kepentingan publik yang signifikan".

Baca Juga: Tiru AS, Seberapa Bahaya Rudal China yang Diluncurkan Helikopter?

Amerika Serikat dan negara-negara lain harus datang dengan bermacam-macam pilihan untuk menggagalkan rencana Beijing, yang notabene ingin menghancurkan kemerdekaan Hong Kong. Namun, ini hanya satu bagian dari respons yang dibutuhkan. Otoritas China dan Hong Kong harus membayar biaya yang meningkat atas penindasan mereka atau mereka akan terus meningkatkannya.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong, undang-undang AS yang ditandatangani oleh Presiden Trump November lalu, memberikan sanksi terhadap siapa pun yang berpartisipasi dalam penindasan hak-hak dasar termasuk praktik jurnalisme. Rancangan Undang-Undang Otonomi Hong Kong, yang ditandatangani Trump menjadi undang-undang bulan lalu, memberikan sanksi terhadap orang asing atau lembaga keuangan asing yang melakukan bisnis dengan pejabat China atau Hong Kong yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Inilah yang sering disebut sebagai "sanksi sekunder", yang bertujuan untuk mencegah pelaku penyalahgunaan mengambil keuntungan dari tindakan jahat mereka untuk memaksa mitra bisnis mereka memilih di antara mereka dan akses ke sistem keuangan AS.

Pemerintahan Trump telah dikritik karena menghukum Hong Kong secara ekonomi, dengan membatasi ekspor sensitif dan mencabut status ekonomi khusus Hong Kong pada Juni. Akan tetapi, tanpa aturan dasar hukum dan kebebasan informasi, Hong Kong sama sekali tidak memiliki integritas dan kepercayaan yang membenarkan status ini. Ditambah, Beijing tidak bisa diizinkan kembali mengeruk keuntungan finansial dari Hong Kong yang merdeka, sembari menghancurkan kebebasan kawasan berbarengan.

Baca Juga: Trump Pertajam Sikap Anti-China Jelang Pilpres AS

Pada akhirnya, mungkin tidak ada cara untuk mencegah otoritas China mengubah Hong Kong menjadi kota China lain yang hidup di bawah sistem kemurnian informasi dan penegakan politik Orwellian. Namun, paling tidak yang bisa kita lakukan adalah melindungi mereka yang ingin melarikan diri dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas penindasan dan semua yang membantu mereka.

 

Penerjemah: Anastacia Patricia

Editor: Purnama Ayu Rizky

Keterangan foto utama: Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam (kanan) menghadiri sesi pembukaan Kongres Rakyat Nasional di Aula Besar Rakyat di Beijing, ibu kota China, Jumat, 22 Mei 2020. (Foto: Associated Press)

Itulah tadi informasi mengenai Nasib Tragis Hong Kong Butuh Respons AS Segera dan sekianlah artikel dari kami seputarhukum.xyz, sampai jumpa di postingan berikutnya. selamat membaca.

Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama

Posting Komentar

 
Top